DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Akademisi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menegaskan bahwa keputusan kontroversial Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perubahan status empat pulau milik Aceh harus direspons dengan mekanisme akuntabilitas yang tegas dan bermartabat. Ia menyebut, dalam praktik negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, seorang menteri yang melakukan kesalahan kebijakan tak segan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) menyampaikan pernyataan tegas yang mendesak pemerintah pusat untuk tidak terus-menerus mengabaikan kepentingan dan kedaulatan wilayah Aceh.